Senin, 18 Mei 2009

KPU Surabaya Tetapkan Hasil Pileg

SURABAYA - Partai Demokrat benar-benar mendominasi gedung DPRD Surabaya periode 2009-2014. Sesuai hasil penetapan pemilihan legislatif (pileg) yang dilakukan KPU Surabaya kemarin (17/5), mereka berhasil mendapatkan 16 kursi di antara total 50 kursi dewan. Perolehan kursi Demokrat itu berbeda dengan hitung-hitungan mayoritas parpol. Sebelumnya, Demokrat diprediksi hanya meraih 15 kursi. Rinciannya, di dapil (daerah pemilihan) I, II, dan V, masing-masing mendapatkan tiga kursi. Sedangkan di dapil III, Demokrat mendapatkan dua kursi dan dapil IV empat kursi. Dalam penetapan KPU kemarin, Demokrat mendapatkan tambahan satu kursi dari dapil III. Kini, kursi ''empuk'' itu diduduki oleh Ivy Juana.Mengapa terjadi pergeseran jumlah kursi? Ketua Pokja Kampanye dan Logistik KPU Surabaya Fordinal Sihombing mengatakan, pergeseran tersebut disebabkan oleh kekhilafan yang dilakukan KPU Surabaya. Menurut dia, berdasar pasal 41 Peraturan KPU No 3 Tahun 2009, suara untuk parpol yang tidak memiliki caleg seharusnya dihitung ke dalam suara tidak sah. Di Surabaya, terdapat dua parpol yang tidak memiliki caleg, yaitu Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Barisan Nasional. PPIB tidak memiliki caleg di seluruh dapil, sedangkan Partai Barisan Nasional hanya memiliki caleg di dapil II dan V. Dengan dikeluarkannya suara PPIB dan Partai Barnas dari jumlah suara sah, otomatis bilangan pembagi pemilih (BPP) juga bergeser. Akibatnya, alokasi kursi untuk parpol berubah. Namun, proses revisi tersebut dilakukan oleh KPU pusat di Jakarta. Hal itu juga ditegaskan Ketua Pokja Sosialisasi KPU Surabaya Eko Samito. Menurut dia, revisi tersebut dilakukan atas sepengetahuan saksi parpol di tingkat pusat. Berbeda dengan Demokrat, revisi itu justru menjadi ''bencana'' bagi PAN. Caleg di dapil III, Dewi Sutjahyani, harus rela menyerahkan kursinya kepada caleg Demokrat Ivy Juana. Kini, PAN hanya memiliki dua kursi yang diduduki oleh Sudirjo dari dapil I dan incumbent Hafid Su'aidi dari dapil V. Di Surabaya, suara PAN memang jeblok. Padahal, pada Pemilu 2004 mereka meraih lima kursi hingga mampu membentuk fraksi sendiri. Perolehan PAN itu kalah jika dibandingkan dengan Partai Gerindra. Partai bernomor urut lima tersebut memang masih baru. Tetapi, pada Pemilu 2009 ini, Gerindra berhasil meraih tiga kursi. Penetapan nama caleg terpilih dari parpol lain tidak berbeda dengan prediksi Jawa Pos sebelumnya. PDIP meraih delapan kursi. PKS, PKB, dan Partai Golkar masing-masing meraih lima kursi. PDS mendapatkan empat kursi. Sisa dua kursi masing-masing ditempati oleh caleg PPP dan PKNU. Rapat Pleno Terbuka Penuh Interupsi Sejak dibuka oleh Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo, suasana penetapan alokasi kursi dan nama caleg terpilih berlangsung panas. Saksi parpol tidak henti-hentinya menginterupsi. Mereka meminta KPU Surabaya tidak memaksakan diri untuk menetapkan hasil Pemilu 2009 saat itu juga karena masih menyisakan bermacam persoalan. Saksi PAN yang dirugikan karena kursinya melayang di dapil III terus-menerus melancarkan interupsi. Dia mempertanyakan pergeseran BPP (bilangan pembagi pemilih) dan alokasi kursi PAN di dapil III. Saksi tersebut meminta KPU menjelaskan dasar hukum penghapusan perolehan suara sah untuk parpol yang tidak bercaleg. Saksi Partai Patriot Rahmatullah Al Amin mengatakan, KPU Surabaya masih berutang penjelasan kepada parpol. Saat rapat pleno terbuka pada 28 April lalu, KPU berjanji untuk merevisi hasil penghitungan di beberapa PPK. Di antaranya, Semampir, Gubeng, dan Sukomanunggal. ''Tetapi, sampai saat ini, janji tersebut belum dipenuhi. Artinya, hasil penghitungan ilegal karena masih terjadi kekeliruan," terang dia. Rahmatullah menambahkan, KPU Surabaya juga belum membagikan sertifikat penghitungan suara yang antara lain berisi informasi mengenai jumlah suara sah dan jumlah pemilih. "Bagaimana kami bisa menghitung jumlah BPP jika informasi itu tidak ada," ujarnya.Saksi Partai Buruh Joko Surono bahkan membanting kertas berisi kopian hasil penetapan Pemilu 2009. Joko marah karena merasa hasil penetapan berbeda dengan rekapitulasi pada 28 April lalu. Dia juga meminta KPU menskors rapat pleno untuk memberikan kesempatan kepada saksi parpol membandingkan hasil penetapan dengan rekapitulasi 28 April.Namun, permintaan itu tidak digubris oleh KPU Surabaya. Ketua KPU tetap meneruskan pembacaan. Meski demikian, akhirnya, KPU mengalah dan membacakan hasil rekapitulasi pada 28 April lalu untuk dicocokkan oleh saksi parpol dengan kopian hasil penetapan.Di akhir rapat pleno, hanya ada enam saksi parpol, yaitu Partai Golkar, PKS, PKB, PDS, Partai Demokrat, dan PKNU, yang menandatangani berita acara penetapan. Partai lainnya menyatakan tidak bersedia.Salah seorang saksi parpol yang tidak menandatangani berita acara adalah PDIP. Saksi PDIP Sukandar mengatakan, hasil penghitungan Pemilu 2009 yang dilakukan KPU Surabaya cacat hukum. Menurut dia, PDIP menemukan kejanggalan penghitungan di PPK Sukomanunggal. "Terjadi selisih suara sah dengan jumlah pemilih. Akibatnya, BPP bergeser dan kami kehilangan satu kursi di dapil V," jelas dia. Saat ini, DPC PDIP Surabaya melalui DPP-nya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu tersebut. (uri/oni)

Tidak ada komentar: